Karama.id – Morowali, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan pembangunan dan investasi di daerah harus tetap berjalan, namun kepentingan masyarakat tidak boleh dikorbankan. Hal itu disampaikannya saat meresmikan pembangunan groundsill (ground seal) cek dam Sungai Karaupa, perbaikan jalan inspeksi, dan pipanisasi air baku di Desa Lasampi, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Senin (14/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Anwar turut meninjau Bendungan Irigasi Karuapa untuk memastikan fungsi bendungan sebagai sumber pengairan masyarakat tetap terjaga di tengah pemanfaatan air untuk kebutuhan industri.
Anwar mengatakan persoalan Bendungan Karuapa bukan masalah baru. Pendangkalan menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani agar fungsi bendungan sebagai sumber air bagi masyarakat dan pertanian tetap berjalan.
Berani Cerdas Jadi Perhatian Nasional, Anwar Hafid Jadi Keynote Speaker Compass Building Camp 2026
Menurutnya, perbedaan kewenangan dalam pengelolaan jaringan irigasi tidak boleh menjadi alasan terhambatnya kepentingan masyarakat.
“Saya tidak melihat soal kewenangan waktu itu. Saya melihat ini buat rakyat. Jadi kewenangan bukan masalah,” tegas Anwar.
Ia mengungkapkan, sekitar setahun lalu dirinya sempat menghentikan rencana pengambilan air dari bagian atas bendungan karena dinilai berpotensi mengganggu kebutuhan pengairan masyarakat. Setelah dilakukan pembahasan dengan pihak perusahaan, disepakati pengambilan air dilakukan dari bagian bawah sehingga kebutuhan industri tetap dapat dipenuhi tanpa mengganggu sumber air masyarakat.
“Saya bilang, kalau bisa ambil di bawahnya, yang sisa-sisanya saja. Jangan ambil yang intinya,” ujarnya.
Anwar mengatakan dirinya memilih menunggu hingga kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dan mulai dipenuhi. Ia menegaskan, investasi harus memberikan manfaat bagi daerah tanpa mengganggu kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya satu tahun ini menunggu. Lama saya menunggu. Karena saya ingin pengambilan air di sini bermanfaat buat masyarakat kita dan tidak mengganggu terutama pengairan,” tegasnya.
Selain persoalan air, Anwar meminta penguatan terhadap struktur Bendungan Karuapa yang telah berusia sekitar 25 tahun. Pembangunan groundsill menjadi salah satu langkah untuk memperkuat bagian bawah bendungan sekaligus mengantisipasi potensi kerusakan akibat tekanan air.
Ia juga meminta jalan inspeksi diperbaiki agar dapat dimanfaatkan oleh petani. Untuk pembangunan jaringan pipanisasi, Anwar menekankan agar lahan masyarakat yang terdampak harus terlebih dahulu diselesaikan kompensasinya.
“Kalau ada lahan masyarakat yang dilewati oleh pipa ini segera diganti rugi. Jangan lakukan pembangunan kalau tidak diganti rugi dulu. Kalau bisa ganti untung, jangan ganti rugi,” kata Anwar.
Terkait pemanfaatan sumber daya air, Gubernur meminta pembagiannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tidak sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan industri.
“Jangan semua kasih ke perusahaan. Tetap sisakan untuk masyarakat. Jadi dibagi,” tegasnya.
Anwar juga meminta perusahaan memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal, terutama masyarakat di wilayah Bumi Raya dan Witaponda. Warga yang belum memiliki keterampilan, kata dia, dapat diberikan pelatihan agar memiliki kesempatan untuk bekerja.
“Jangan sampai ada warga di Bumi Raya Witaponda ini yang menganggur karena tidak diterima. Kalau tidak ada lagi di sini, baru terima dari luar,” ujarnya.
Di hadapan masyarakat dan pihak perusahaan, Anwar menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan bisnis pribadi dalam pengelolaan investasi di daerah. Ia menyebut posisinya sebagai kepala daerah adalah memastikan kepentingan masyarakat terlindungi.
“Saya tidak neko-neko. Saya tidak pernah minta bisnis sama Mr. Chai karena tugas saya bukan pebisnis, tapi pelayan rakyat,” tegasnya.
Anwar juga meminta masyarakat ikut mengawal kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan. Ia mendorong pembentukan tim kecil yang dapat menyampaikan langsung kepadanya apabila masih terdapat komitmen perusahaan yang belum dipenuhi.
Sementara itu, Direktur BTIIG Mr. Chai Zhenyang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dan Pemerintah Kabupaten Morowali atas dukungan serta koordinasi dalam pengembangan kawasan. Ia menyatakan komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama daerah, membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal dan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Peresmian pembangunan infrastruktur tersebut sekaligus menjadi penegasan arah kebijakan Pemprov Sulteng bahwa investasi harus berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan sumber air, lahan, akses pertanian dan kesempatan kerja masyarakat tetap terlindungi. *
